Potongan Ojol 8 Persen, PDIP Sebut Buah Kerja Panjang Setahun

Potongan Ojol 8 Persen, PDIP Sebut Buah Kerja Panjang Setahun Arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemangkasan potongan aplikator ojek online menjadi 8 persen kembali menghidupkan pembahasan soal posisi pengemudi dalam industri transportasi digital. Kebijakan itu diumumkan dalam peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monas, Jakarta, pada Jumat, 1 Mei 2026. Pemerintah menyebut aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online, dengan perubahan pembagian pendapatan dari skema 80 persen untuk pengemudi dan 20 persen untuk aplikator menjadi minimal 92 persen untuk pengemudi dan maksimal 8 persen untuk aplikator.

Arahan Prabowo Jadi Kabar Besar bagi Pengemudi Ojol

Isu potongan aplikator selama ini menjadi salah satu keluhan utama pengemudi ojek online. Dalam pekerjaan harian, pengemudi menanggung risiko di jalan, biaya bahan bakar, perawatan kendaraan, pulsa internet, hingga waktu tunggu pesanan. Karena itu, perubahan batas potongan dari 20 persen menjadi 8 persen langsung dipandang sebagai keputusan yang menyentuh penghasilan harian mereka.

Presiden Tegaskan Potongan Harus di Bawah 10 Persen

Dalam pidatonya di acara Hari Buruh, Prabowo menyampaikan bahwa ia tidak setuju apabila potongan aplikator masih berada di angka 10 persen. Ia menilai pengemudi bekerja keras dan mempertaruhkan keselamatan setiap hari, sehingga porsi pendapatan mereka harus lebih besar. Pernyataan itu kemudian diterjemahkan dalam skema baru, yakni pengemudi menerima minimal 92 persen dari pendapatan perjalanan, sementara aplikator maksimal mengambil 8 persen.

Keputusan ini tidak hanya menjadi pesan politik kepada pengemudi, tetapi juga sinyal kepada perusahaan platform. Pemerintah ingin relasi antara aplikator dan mitra pengemudi lebih seimbang. Selama ini, pengemudi kerap berada dalam posisi lemah karena aturan kerja, bonus, tarif, dan sistem insentif banyak ditentukan melalui aplikasi.

Perlindungan Sosial Masuk dalam Perhatian

Selain soal potongan pendapatan, Perpres tersebut juga disebut memuat kewajiban perlindungan sosial bagi pekerja transportasi online. Prabowo menyinggung jaminan kecelakaan kerja, BPJS Kesehatan, dan asuransi kesehatan sebagai bagian yang perlu diberikan kepada pengemudi. Hal ini penting karena pekerjaan ojol memiliki risiko tinggi, mulai dari kecelakaan lalu lintas, cuaca buruk, sampai tekanan kerja panjang di jalan.

Bagi pengemudi, perlindungan sosial bukan sekadar tambahan fasilitas. Saat mereka sakit atau mengalami kecelakaan, penghasilan dapat berhenti seketika. Tanpa jaminan yang jelas, keluarga pengemudi ikut menanggung risiko ekonomi. Karena itu, pengaturan potongan aplikator idealnya berjalan bersama perluasan perlindungan kerja.

PDIP Sambut Positif dan Klaim Sebagai Hasil Kerja Panjang

PDIP merespons positif arahan Presiden Prabowo tersebut. Ketua DPP PDIP Charles Honoris menyebut langkah itu sebagai hasil dari upaya yang sudah diperjuangkan partainya selama lebih dari satu tahun. Pernyataan tersebut disampaikan pada Minggu, 3 Mei 2026, ketika isu pemangkasan potongan ojol menjadi perhatian luas setelah pengumuman pemerintah di Monas.

Charles Honoris Sebut Ada Perjuangan Setahun Lebih

Charles Honoris mengatakan, dari sisi PDIP, penurunan potongan ojol merupakan perjuangan yang telah berjalan lebih dari satu tahun. Ia juga menyampaikan bahwa PDIP menyambut baik arahan Presiden. Namun, partai tersebut meminta kebijakan ini segera diwujudkan dan tidak berhenti sebagai pernyataan di panggung acara.

Sikap PDIP menarik karena partai tersebut berada dalam posisi politik yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah, tetapi kali ini memberikan apresiasi terhadap keputusan Prabowo. Di sisi lain, apresiasi itu tetap disertai desakan agar pemerintah memastikan pelaksanaan di lapangan. Bagi pengemudi, yang paling penting bukan hanya pengumuman angka 8 persen, melainkan perubahan yang benar benar terlihat pada pendapatan bersih mereka.

Nama Adian Napitupulu Ikut Disebut

Di internal PDIP, nama Adian Napitupulu ikut disebut dalam pembahasan isu ini. Adian merupakan politikus PDIP sekaligus anggota Komisi V DPR yang selama ini dikenal vokal dalam isu transportasi dan pekerja jalanan. Ketua DPP PDIP Mercy Chriesty Barends juga memberi apresiasi kepada Adian dalam acara peringatan Hari Buruh yang digelar partainya.

Penyebutan nama Adian memperlihatkan bahwa isu ojol tidak hanya menjadi pembahasan pemerintah, tetapi juga menjadi agenda politik di parlemen. Komisi V DPR memiliki ruang kerja yang berkaitan dengan perhubungan dan infrastruktur, sehingga suara dari komisi tersebut menjadi penting dalam mendorong pembenahan aturan transportasi online.

Dari 20 Persen ke 8 Persen, Apa yang Berubah

Perubahan angka potongan dari 20 persen menjadi 8 persen terlihat sederhana, tetapi efeknya besar bagi pengemudi. Jika sebelumnya dari setiap pendapatan Rp 100.000 pengemudi menerima sekitar Rp 80.000 sebelum biaya pribadi, maka dengan skema baru pengemudi bisa menerima minimal Rp 92.000 sebelum biaya lain.

Selisih 12 Persen Sangat Berarti bagi Pendapatan Harian

Dalam pekerjaan ojol, penghasilan bersih tidak hanya ditentukan oleh jumlah order. Pengemudi masih harus mengeluarkan biaya bensin, servis kendaraan, parkir, internet, makanan selama bekerja, dan cicilan motor bagi sebagian orang. Karena itu, tambahan porsi pendapatan sebesar 12 persen dapat terasa besar jika dikumpulkan dalam satu hari, satu pekan, atau satu bulan.

Sebagai gambaran sederhana, jika pengemudi memperoleh omzet perjalanan Rp 300.000 dalam sehari, potongan 20 persen berarti aplikator mengambil Rp 60.000. Dengan potongan 8 persen, pemotongan menjadi Rp 24.000. Selisih Rp 36.000 per hari dapat membantu menutup biaya bahan bakar atau kebutuhan makan selama bekerja.

Pengemudi Tetap Menunggu Bukti di Aplikasi

Pengemudi tidak hanya menunggu aturan tertulis, tetapi juga perubahan di sistem aplikasi. Mereka ingin melihat apakah potongan benar benar turun, apakah biaya layanan lain tetap muncul, apakah insentif berubah, dan apakah tarif perjalanan tidak disesuaikan dengan cara yang merugikan mitra.

Kekhawatiran ini wajar karena hubungan pengemudi dan platform sangat bergantung pada sistem digital. Jika satu komponen potongan turun tetapi komponen lain berubah, manfaat yang dirasakan pengemudi bisa berkurang. Karena itu, pengawasan terhadap penerapan menjadi bagian paling penting setelah pengumuman.

Respons Pengemudi dan Harapan di Lapangan

Kalangan pengemudi menyambut baik aturan tersebut, tetapi tetap meminta agar aplikator benar benar mematuhinya. Salah satu pengemudi yang dikutip media menyampaikan apresiasi, namun juga mengingatkan bahwa realisasi kebijakan di lapangan harus dipastikan. Respons semacam ini menunjukkan adanya harapan besar sekaligus kehati hatian dari para pekerja ojol.

Sambutan Positif Disertai Kekhawatiran

Bagi banyak pengemudi, angka 8 persen menjadi kabar yang sudah lama ditunggu. Namun, sebagian dari mereka masih khawatir aplikator mencari penyesuaian lain untuk menjaga pendapatan perusahaan. Kekhawatiran itu muncul karena model bisnis platform tidak hanya bergantung pada potongan perjalanan, tetapi juga biaya layanan, promosi, komisi merchant, dan berbagai fitur pendukung.

Pengemudi berharap pemerintah tidak hanya mengumumkan batas potongan, tetapi juga membuka kanal pengaduan. Jika ada perubahan sistem yang dinilai tidak sesuai, pengemudi perlu memiliki tempat melapor yang jelas dan respons cepat dari regulator.

Perlu Pengawasan Tarif dan Insentif

Potongan aplikator bukan satu satunya hal yang menentukan penghasilan pengemudi. Tarif dasar, jarak tempuh, waktu tunggu, pesanan batal, insentif, dan algoritma pembagian order juga memengaruhi pendapatan. Jika potongan turun tetapi insentif dikurangi tajam, sebagian pengemudi mungkin tidak merasakan kenaikan yang mereka harapkan.

Karena itu, pemerintah perlu melihat ekosistem kerja ojol secara utuh. Batas 8 persen dapat menjadi titik awal, tetapi masih dibutuhkan pengawasan terhadap komponen lain yang berpengaruh langsung pada kesejahteraan pengemudi.

Aplikator Mulai Membuka Sikap

Perusahaan platform transportasi online mulai merespons keputusan pemerintah. Grab Indonesia menyatakan menghormati keputusan Presiden Prabowo terkait pemangkasan potongan aplikator dari 20 persen menjadi 8 persen. Perusahaan juga menyebut akan berkolaborasi dengan pemerintah dan industri platform digital agar kebijakan tersebut dapat melindungi pengemudi, menjaga keterjangkauan bagi konsumen, dan mempertahankan keberlanjutan industri.

Grab Menunggu Penerbitan Resmi Aturan

CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi menyatakan pihaknya masih menunggu penerbitan resmi Perpres agar dapat meninjau detail arahan tersebut. Ia menyebut struktur komisi yang diusulkan merupakan perubahan mendasar dalam cara platform digital berfungsi di pasar.

Pernyataan ini memberi gambaran bahwa aplikator membutuhkan waktu untuk menyesuaikan sistem. Perubahan potongan bukan hanya soal mengganti angka dalam aplikasi. Perusahaan perlu menghitung ulang biaya operasional, layanan pelanggan, asuransi, keamanan, promosi, serta hubungan dengan mitra pengemudi dan konsumen.

Konsumen Juga Perlu Diperhatikan

Kebijakan potongan aplikator dapat bersinggungan dengan tarif yang dibayar konsumen. Jika perusahaan merasa pendapatan berkurang, ada kemungkinan struktur biaya layanan perlu disesuaikan. Namun, pemerintah perlu memastikan penyesuaian apa pun tidak membuat layanan menjadi terlalu mahal bagi masyarakat.

Ojol sudah menjadi bagian dari mobilitas harian warga kota. Layanan ini dipakai untuk bekerja, mengantar anak, membeli makanan, mengirim barang, dan kebutuhan cepat lain. Karena itu, kebijakan baru harus menjaga tiga pihak sekaligus, yakni pengemudi, konsumen, dan keberlangsungan platform.

DPR dan Isu Masuknya Danantara

Di parlemen, isu potongan ojol juga dikaitkan dengan peran Danantara. E Media DPR mencatat pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bahwa pemerintah melalui Danantara mulai masuk dalam struktur kepemilikan saham sejumlah aplikator. Dalam berita yang sama, isu tersebut disebut berkaitan dengan perhatian negara terhadap nasib pekerja transportasi online dan target potongan tarif 8 persen.

Negara Ingin Punya Ruang Pengaruh

Jika negara masuk dalam struktur kepemilikan atau memiliki pengaruh strategis pada ekosistem aplikator, arah kebijakan dapat lebih mudah dikawal. Namun, langkah seperti ini tetap perlu dijelaskan secara terbuka agar publik memahami skema, nilai investasi, tujuan, dan manfaatnya bagi pengemudi.

Transparansi menjadi penting karena transportasi online melibatkan jutaan pengguna dan pekerja. Setiap perubahan struktur industri harus bisa dipertanggungjawabkan, terutama jika menggunakan instrumen negara atau badan investasi yang membawa kepentingan publik.

Aturan Teknis Menjadi Kunci Berikutnya

Setelah arahan Presiden dan respons politik muncul, perhatian berikutnya tertuju pada aturan teknis. Kementerian terkait perlu menjelaskan kapan potongan 8 persen mulai berlaku, bagaimana pengawasannya, apakah berlaku untuk seluruh layanan, serta sanksi bagi aplikator yang tidak mematuhi.

Tanpa aturan teknis yang jelas, angka 8 persen bisa menimbulkan perbedaan tafsir. Pengemudi membutuhkan kepastian apakah batas tersebut berlaku untuk layanan penumpang, pengantaran makanan, pengiriman barang, atau seluruh jenis layanan dalam satu platform.

Pertaruhan Kepercayaan Pengemudi kepada Negara

Bagi pengemudi ojol, arahan Presiden Prabowo membawa harapan baru. Namun, kepercayaan mereka akan ditentukan oleh pelaksanaan. Jika dalam waktu dekat aplikasi benar benar menunjukkan pemotongan lebih rendah, kebijakan ini akan dianggap sebagai perubahan nyata. Jika tidak, pengemudi dapat merasa bahwa janji negara belum menyentuh kehidupan mereka di jalan.

PDIP Minta Tidak Berhenti Sebagai Janji

Charles Honoris menegaskan harapan agar arahan Presiden segera direalisasikan dan tidak hanya menjadi janji yang disampaikan dalam acara. Desakan ini menjadi penting karena isu ojol sudah lama dibicarakan, tetapi pengemudi sering merasa posisinya belum cukup kuat dalam hubungan dengan platform.

PDIP melihat penurunan potongan ini sebagai hasil kerja panjang, sementara pemerintah menjadikannya bagian dari agenda perlindungan pekerja transportasi online. Dua posisi itu bertemu pada satu titik, yakni kebutuhan memastikan pengemudi menerima bagian pendapatan lebih adil.

Pengawasan Harian Harus Dibuka

Pengawasan terhadap potongan 8 persen perlu dibuat dekat dengan pengemudi. Pemerintah dapat membuka kanal aduan berbasis aplikasi, posko daring, atau mekanisme verifikasi slip pendapatan. Dengan begitu, pengemudi dapat menunjukkan bukti jika potongan tidak sesuai.

Aplikator juga perlu memberi rincian pendapatan yang mudah dibaca. Setiap transaksi sebaiknya menampilkan tarif konsumen, potongan platform, biaya layanan, insentif, dan pendapatan bersih pengemudi. Keterbukaan angka akan mengurangi kecurigaan dan memudahkan semua pihak memeriksa kepatuhan.

Angka 8 Persen Menjadi Awal Penataan Ojol

Kebijakan potongan aplikator 8 persen menandai babak baru dalam hubungan negara, platform digital, dan pekerja transportasi online. Selama bertahun tahun, pengemudi berada di wilayah kerja yang unik, disebut mitra, tetapi menjalani ketergantungan kuat pada sistem aplikasi. Dengan Perpres Nomor 27 Tahun 2026, pemerintah mulai memberi batas lebih tegas terhadap pembagian pendapatan dan perlindungan sosial.

Kesejahteraan Ojol Tidak Cukup dari Satu Angka

Potongan 8 persen memang penting, tetapi penghasilan pengemudi tetap dipengaruhi banyak unsur. Tarif perjalanan harus masuk akal, biaya operasional harus diperhitungkan, jaminan sosial harus berjalan, dan sistem aplikasi harus lebih terbuka. Tanpa itu, angka 8 persen hanya menyelesaikan satu bagian dari persoalan besar.

Pengemudi ojol membutuhkan kerja yang memberi pendapatan layak, perlindungan saat sakit atau kecelakaan, serta aturan yang tidak berubah sepihak. Itulah sebabnya desakan PDIP agar kebijakan segera diwujudkan menjadi relevan. Setelah satu tahun lebih diklaim diperjuangkan, ukuran keberhasilan akhirnya berada di tangan pengemudi, yaitu apakah pendapatan mereka benar benar naik dan perlindungan kerja benar benar hadir saat mereka kembali turun ke jalan.