Profil Khoirudin, Ketua DPRD DKI yang Kini Diganti PKS

Profil Khoirudin, Ketua DPRD DKI yang Kini Diganti PKS Nama Khoirudin kembali menjadi perhatian setelah Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan pergantian kursi Ketua DPRD DKI Jakarta yang selama ini ia duduki. Dalam perkembangan terbaru pada 21 April 2026, PKS menegaskan pergantian itu merupakan bagian dari konsolidasi internal partai dan mengusulkan Suhud Alynudin sebagai pengganti Khoirudin. PKS juga membantah isu bahwa langkah tersebut dipicu konflik internal.

Perubahan posisi ini membuat publik kembali melihat perjalanan politik Khoirudin, sosok yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu wajah penting PKS di Jakarta. Ia bukan figur yang muncul tiba tiba di panggung legislatif ibu kota. Sebelum menjadi Ketua DPRD DKI, Khoirudin sudah lebih dulu dikenal sebagai kader senior PKS, pernah memimpin struktur partai di Jakarta Selatan, lalu naik menjadi Ketua DPW PKS DKI Jakarta. Rekam jejak itulah yang kemudian membawanya ke kursi pimpinan parlemen daerah setelah PKS keluar sebagai peraih suara terbanyak di Jakarta pada Pemilu 2024.

Kini, ketika posisinya diganti, pertanyaan yang muncul bukan hanya siapa penggantinya, tetapi juga siapa sebenarnya Khoirudin, bagaimana jejak kariernya dibangun, dan mengapa namanya begitu penting dalam peta politik Jakarta beberapa tahun terakhir. Profil ini menjadi menarik justru karena pergantian tersebut terjadi saat ia masih relatif baru menduduki kursi Ketua DPRD DKI periode 2024 sampai 2029.

Lahir dan besar di Jakarta, dekat dengan identitas Betawi

Khoirudin lahir di Jakarta pada 8 Juli 1966. Beberapa profil yang memuat riwayat hidupnya menempatkan latar ini sebagai bagian penting dari identitas politiknya, karena ia kerap diposisikan sebagai tokoh Betawi yang memahami langsung denyut sosial Jakarta. PKS Jakarta juga mencatat tanggal dan tempat lahirnya secara resmi dalam profil kader, bersamaan dengan latar keluarganya.

Identitas sebagai putra Jakarta itu bukan hal sepele dalam politik ibu kota. Jakarta selalu punya lapisan persoalan yang berbeda dari provinsi lain, mulai dari urbanisasi, ketimpangan, kemacetan, banjir, sampai perubahan status kota setelah tak lagi menjadi ibu kota negara. Politikus yang memiliki akar lokal biasanya lebih mudah membangun kedekatan emosional dengan pemilih, terlebih bila mereka juga punya rekam jejak panjang di struktur partai tingkat kota dan provinsi. Dalam kasus Khoirudin, citra itu ikut terbentuk dari riwayatnya sebagai kader yang tumbuh di Jakarta, bukan tokoh yang datang dari luar lalu mendadak memimpin parlemen daerah.

Di berbagai pemberitaan lama, ia juga kerap dikaitkan dengan karakter Betawi yang cair dalam pergaulan politik, mudah membangun komunikasi, tetapi tetap punya pijakan ideologis yang kuat sebagai kader partai. Itu membuat sosoknya terlihat cukup luwes untuk menjembatani kerja partai, kerja fraksi, dan kerja kelembagaan DPRD.

Latar pendidikan dan awal kariernya tidak berangkat dari dunia elite

Salah satu hal yang membuat perjalanan Khoirudin cukup menarik adalah titik berangkat kariernya yang tidak langsung berasal dari lingkar elite kekuasaan. Sejumlah profil menyebut ia menempuh pendidikan di Jakarta, dari sekolah dasar hingga tingkat menengah, lalu melanjutkan ke Universitas Negeri Jakarta. Setelah lulus, ia meniti jalan sebagai guru dan kemudian menjadi kepala sekolah. Detik dan Kumparan sama sama menyebut ia pernah mengajar di SMP PGRI 26 Rawabelong, SMP Trimulya Pesanggrahan, dan sempat menjadi kepala sekolah pada 1999 sampai 2012. Ia juga disebut pernah menjadi dosen di sekolah tinggi Islam di kawasan Depok.

Latar sebagai pendidik memberi warna tersendiri pada profil politiknya. Banyak politisi lahir dari birokrasi, bisnis, atau aktivisme kampus yang langsung terhubung dengan struktur partai. Khoirudin justru datang dari jalur pendidikan, sebuah jalur yang biasanya membentuk karakter lebih sabar, sistematis, dan terbiasa berhadapan dengan urusan masyarakat sehari hari. Karier seperti ini juga membuat figur publik terlihat lebih membumi di mata pemilih, terutama dalam iklim politik lokal yang masih menghargai rekam jejak pengabdian langsung.

Latar belakang itu juga membantu menjelaskan mengapa ia cukup lama bertahan di PKS. Partai ini dikenal memberi ruang besar bagi kader yang tumbuh dari bawah, membangun jaringan organisasi, lalu naik bertahap ke level wilayah dan legislatif. Jalur semacam itu tampak cukup jelas pada perjalanan Khoirudin.

Menanjak lewat struktur PKS Jakarta Selatan hingga tingkat provinsi

Nama Khoirudin mulai menguat di tubuh PKS sejak ia dipercaya menjadi Ketua DPD PKS Jakarta Selatan pada 2006. Dalam profil resmi PKS Jakarta, ia tercatat menjabat posisi itu selama dua periode, yakni 2006 sampai 2010 dan 2010 sampai 2015. Setelah itu, ia naik menjadi Wakil Ketua DPW PKS DKI Jakarta untuk periode 2015 sampai 2020. Lalu menjadi Ketua DPW PKS DKI Jakarta pada 2020 sampai 2025.

Jejak ini menunjukkan bahwa karier politiknya dibangun melalui proses organisasi yang panjang. Ia tidak hanya dikenal sebagai legislator, tetapi juga sebagai operator partai yang mengerti cara kerja mesin politik PKS di Jakarta. Ini penting karena PKS di ibu kota punya posisi yang cukup khas. Basis suaranya besar, organisasinya rapi, dan kemampuannya mengonsolidasikan kader sangat menentukan hasil elektoral. Memimpin struktur wilayah seperti DPW DKI berarti memegang peran strategis, bukan jabatan simbolik.

Peran ini juga membuat Khoirudin dekat dengan agenda konsolidasi internal partai. Bahkan ketika masa baktinya sebagai Ketua DPW PKS DKI berakhir pada 2025, blog PKS Jakarta menggambarkannya sebagai figur yang meninggalkan jejak kuat di kalangan kader. Ini memperlihatkan bahwa pengaruhnya tidak semata berasal dari posisi formal di DPRD, tetapi juga dari relasi internal di tubuh partai.

Masuk DPRD DKI dan mulai dikenal lebih luas

Khoirudin mulai duduk sebagai anggota DPRD DKI Jakarta pada periode 2019 sampai 2024. Pada masa itu, ia menjadi salah satu politisi PKS yang makin sering terlihat di ruang publik, terutama ketika membahas isu isu perkotaan Jakarta. Perannya kemudian menguat karena ia juga masuk jajaran pimpinan DPRD sebagai wakil ketua pada periode sebelumnya. Detik pada Januari 2024 mencatat Khoirudin masih memimpin rapat paripurna sebagai Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS.

Posisi di jajaran pimpinan itu membuat namanya lebih familiar bagi publik Jakarta. Ia bukan hanya anggota legislatif biasa, tetapi sudah terlibat dalam pengelolaan agenda sidang, pembahasan kebijakan, dan komunikasi antarfaksi. Pengalaman semacam ini penting karena kursi Ketua DPRD bukan jabatan yang bisa dijalankan hanya dengan kekuatan elektoral. Dibutuhkan pemahaman prosedur, tata tertib, dan kemampuan menjaga ritme kerja parlemen yang penuh negosiasi.

Dari sini pula, langkah Khoirudin menuju kursi tertinggi di DPRD DKI menjadi lebih mudah dipahami. Ia datang bukan sebagai figur baru, melainkan sebagai politikus yang sudah lebih dulu berada di dalam struktur pimpinan dewan.

Puncak kariernya datang setelah PKS menang di Jakarta

Momentum terbesar dalam karier politik Khoirudin datang setelah Pemilu 2024. PKS keluar sebagai partai peraih suara terbanyak di DPRD DKI Jakarta, dan posisi itu memberi hak kepada partai untuk menempatkan kadernya sebagai Ketua DPRD. Pada 4 Oktober 2024, lima pimpinan DPRD DKI periode 2024 sampai 2029 resmi dilantik. Dan Khoirudin menjadi Ketua DPRD DKI dari PKS.

Penunjukan itu bukan kejutan total, tetapi tetap punya arti besar. Bagi PKS, kursi Ketua DPRD DKI adalah simbol kemenangan politik di wilayah yang selama ini menjadi salah satu panggung paling penting partai. Bagi Khoirudin, posisi itu menandai puncak perjalanan dari kader wilayah, guru, dan legislator menjadi pemimpin lembaga legislatif ibu kota. Kumparan pada Oktober 2024 menulis bahwa kemenangan suara PKS di Jakarta menjadi dasar bagi rekomendasi partai untuk menempatkannya di kursi Ketua DPRD.

Jabatan ini tentu memperbesar sorotan terhadap dirinya. Sebagai Ketua DPRD DKI, ia bukan hanya mewakili PKS, tetapi juga menjadi salah satu figur paling sentral dalam relasi antara parlemen daerah dan eksekutif Jakarta. Setiap sikapnya akan dibaca bukan sekadar sebagai komentar partai, tetapi juga sebagai suara pimpinan lembaga.

Gaya politiknya dikenal tidak meledak ledak

Meski tidak selalu menjadi tokoh paling gaduh di ruang publik, Khoirudin dikenal cukup aktif dalam isu isu Jakarta. Sejumlah pemberitaan lama memperlihatkan gaya komunikasinya yang cenderung tidak meledak ledak, tetapi tetap tegas dalam membawa garis partai dan posisi kelembagaan. Ia lebih sering muncul sebagai politikus yang mengelola ritme, bukan figur yang mencari sensasi dari satu pernyataan kontroversial. Kesan ini sejalan dengan latar organisasinya yang panjang di PKS.

Bagi sebagian pihak, gaya seperti ini justru menjadi kekuatannya. DPRD DKI adalah arena politik yang padat kepentingan, dengan komposisi partai yang beragam dan dinamika yang mudah berubah. Figur yang terlalu keras bisa cepat menjadi pusat benturan. Sebaliknya, figur yang terlalu datar bisa kehilangan pengaruh. Khoirudin tampaknya berada di titik tengah, cukup kuat di struktur partai, tetapi tidak terlalu gemar membangun citra konfrontatif di depan publik.

Karena itu, saat namanya diganti oleh PKS, isu yang muncul bukan soal kegaduhan pribadinya, melainkan soal keputusan partai. Ini menunjukkan bahwa identitas politiknya memang lebih banyak dibentuk oleh garis organisasi daripada kontroversi personal.

Diganti PKS saat masa jabatan belum lama berjalan

Bagian yang paling menyita perhatian saat ini tentu adalah pergantiannya dari kursi Ketua DPRD DKI. Berdasarkan laporan Detik, Republika, Liputan6, dan IDN Times pada 21 April 2026, DPP PKS mengeluarkan surat keputusan yang mengusulkan penggantian Khoirudin dengan Suhud Alynudin. PKS menegaskan langkah itu murni bagian dari konsolidasi partai, bukan karena konflik internal.

Inilah yang membuat profil Khoirudin jadi semakin menarik. Ia baru dilantik sebagai Ketua DPRD DKI pada Oktober 2024, tetapi pada April 2026 sudah muncul keputusan partai untuk menggantinya. Secara politik, peristiwa ini menunjukkan bahwa posisi strategis dalam parlemen daerah tetap sangat bergantung pada keputusan partai pengusung. Terutama bila partai memilih melakukan penyegaran organisasi atau reposisi kader.

Liputan6 menulis bahwa PKS juga telah menyiapkan peran baru bagi Khoirudin setelah ia lengser dari kursi Ketua DPRD DKI. Sementara Merdeka menyebut ia kemungkinan ditarik ke level nasional. Walau rincian tugas barunya belum sepenuhnya terbuka, sinyalnya jelas bahwa partai belum melihatnya sebagai kader yang selesai. Ia justru tampak sedang dipindahkan ke ruang peran yang berbeda.

Pergantian ini justru menegaskan bobot politiknya di PKS

Dalam politik, tidak semua pergantian berarti kemunduran mutlak. Kadang sebuah reposisi justru menunjukkan bahwa seseorang masih dianggap penting oleh partai, hanya saja kebutuhannya digeser ke tempat lain. Pada kasus Khoirudin, narasi yang dibangun PKS sejauh ini cenderung mengarah ke sana. Partai menolak framing konflik, menyebut proses ini sebagai konsolidasi, dan memberi kesan bahwa ada peran baru yang disiapkan.

Kalau ditarik ke belakang, ini sejalan dengan profilnya sebagai kader organisasi. Ia sudah pernah memimpin DPD PKS Jakarta Selatan, DPW PKS DKI Jakarta. Duduk di DPRD, naik ke kursi pimpinan, lalu menjadi Ketua DPRD. Rekam jejak seperti itu membuatnya lebih mudah diposisikan ulang di lingkungan partai ketimbang figur yang hanya kuat karena jabatan publik sesaat.

Selain itu, nama Khoirudin juga masih tercatat aktif di berbagai kegiatan partai dan kelembagaan pada 2026. PKS Jakarta bahkan masih menyebutnya sebagai Ketua DPRD DKI dalam pemberitaan kegiatan awal tahun ini. Termasuk saat menghadiri agenda partai dan retret bersama para ketua DPRD lain. Ini menunjukkan bahwa hingga pergantian diusulkan, ia tetap menjalankan peran formalnya secara aktif.

Sosok yang dibentuk oleh organisasi, bukan ledakan sesaat

Jika profil Khoirudin dibaca utuh, gambaran yang muncul adalah seorang politikus yang bertumbuh perlahan. Ditopang jalur pendidikan, kerja organisasi, dan konsistensi di partai. Ia bukan tokoh yang melejit karena sensasi sesaat. Kariernya lebih mirip hasil akumulasi kepercayaan internal yang dibangun bertahun tahun. Itu terlihat dari jejaknya yang panjang di PKS Jakarta, dari tingkat kota sampai wilayah, lalu berlanjut ke parlemen.

Pergantian dari kursi Ketua DPRD DKI memang membuat sorotan publik tertuju lagi kepadanya. Tetapi justru di situlah bobot profilnya terasa. Tidak banyak kader partai yang bisa bergerak dari ruang kelas sebagai guru. Masuk ke struktur partai daerah, memimpin wilayah ibu kota, lalu duduk di kursi Ketua DPRD. Jalur itu menunjukkan bahwa Khoirudin adalah tipe politikus organisasi yang dibesarkan oleh disiplin partai, bukan semata oleh popularitas.

Pada akhirnya, nama Khoirudin akan tetap tercatat sebagai salah satu tokoh penting PKS di Jakarta dalam satu dekade terakhir. Pergantian dari kursi Ketua DPRD DKI mungkin mengubah posisinya di lembaga. Tetapi tidak menghapus jejaknya sebagai kader senior yang pernah memimpin partai di ibu kota dan sempat duduk di pucuk pimpinan parlemen daerah.